(Vibiznews – Economy) – Tingginya beban utang dan bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah telah mengakibatkan anggaran membengkak. APBN pun terserap untuk membiayai pembayaran utang tersebut. Kondisi ini mengakibatkan APBN harus menurunkan beberapa pos yang dapat digunakan untuk pembangunan dalam negeri. (28/08).

Dalam sebuah diskusi Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Kwik Kian Gie mengatakan, APBN terbebani karena tingginya beban utang negara.

Ia mengatakan, sejak krisis ekonomi yang melengserkan Presiden Soeharto, utang Indonesia membengkak tajam, terutama untuk membiayai krisis.

Menurut Kwik untuk utang dari obligasi rekapitulasi saja mencapai Rp430 triliun, belum lagi bunga yang harus dibayar Rp600 triliun, jadi totalnya Rp1.030 triliun. Itu baru obligasi rekapitulasi, belum lagi biaya BLBI yang makin melilit.

Menurutnya utang Indonesia terus membengkak. Begitu pula dengan pembayaran cicilan utang pokok dan bunga setiap tahunnya sangat membebani APBN.

Pada RAPBN 2011, cicilan untuk bunga utang saja telah mencapai Rp116,4 triliun, lebih tinggi hampir dua kali lipat dibandingkan dengan 2005 yang hanya Rp65,2 triliun. Sementara total utang mencapai Rp1.600 triliun lebih. Itu baru cicilan bunganya saja. Kalau sama dengan pokoknya cicilan mencapai Rp240 triliun atau 25 persen APBN.

Bila 25 persen APBN terserap untuk utang, 50 persen lainnya digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil, 25 persen lainnya digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pembelian barang dan modal, perawatan hingga subsidi.

Hal ini telah membuat APBN sulit untuk digunakan bagi pembangunan dalam negeri. Utang pemerintah yang besar sekali justru ditambah dengan pinjaman yang masih terus dilakukan.

Menurut dia, APBN bisa dibenahi jika pemerintah mau menegosiasikan utang dengan sungguh-sungguh. Jika tidak dinegosiakan maka ada potensi dana sosial untuk kesejahteraan rakyat akan terus berkurang.

Penyerapan APBN Harus Dipercepat
Sementara itu Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penyerapan anggaran yang baru mencapai 44,4 persen perlu dipercepat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.

Hatta mengatakan saat ini penyerapan anggaran masih lambat karena masih ada realiasi pencairan dana proyek yang telah terlaksana pada kuartal II, baru berlangsung pada kuartal III.

Pemerintah akan mendorong percepatan penyerapan pada Kementerian Lembaga dan diharapkan pada kuartal IV penyerapan telah tercapai hingga 90 persen.

Penyerapan anggaran belanja negara hingga awal Agustus telah mencapai Rp499,7 triliun atau 44,4 persen dari yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 sebesar Rp1.126 triliun.

Penyerapan anggaran tersebut antara lain didorong oleh realisasi belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp147 triliun atau 40,2 persen, subsidi Rp74,4 triliun atau 37 persen, dan transfer ke daerah Rp190 triliun atau 55,2 persen.

Sedangkan, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp539 triliun atau mencapai 54,4 persen dari target, yang didukung oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp401 triliun atau 54 persen serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp138 triliun atau 55,8 persen.

(Ika Akbarwati/IA/vbn)