Pemerintah Targetkan Peringkat 40 Dalam Kemudahan Berusaha di Indonesia

294

Pemerintah Indonesia menargetkan peringkat kemudahan bisnis Indonesia bisa mencapai peringkat 40. Hal tersebut dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/1) siang.

Bank Dunia telah merilis Laporan Doing Business 2016: Mengukur Kualitas dan Efisiensi Regulasi pada Selasa (27/10) lalu. Berdasarkan laporan tersebut, peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business rankings) Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara, atau naik 11 peringkat dibanding tahun lalu yang berada di peringkat 120. Sementara Malaysia berada di peringkat 18, Thailang 48, dan Vietnam 90.

Presiden Jokowi menyatakan peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk dapat dengan cepat mengejar negara ASEAN yang memiliki peringkat lebih tinggi seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Karena itu Presiden meminta agar Indonesia dapat mencapai ranking di bawah 40.

Seperti yang dirilis dalam website Sekretariat Kabinet RI, sepanjang tahun lalu, 52 persen dari 25 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik telah melaksanakan 27 langkah reformasi guna memberikan kemudahan dalam berusaha. Di antara negara-negara tersebut, Indonesia berada di peringkat ketiga dalam pelaksanaan reformasi, disusul Hong Kong di peringkat empat dan Vietnam di peringkat lima.

Indonesia sendiri telah memperkenalkan sistem online untuk pembayaran iuran jaminan sosial sebagai bentuk penyederhanaan proses administrasi pembayaran pajak dan kontribusi wajib lainnya.

Selain itu, Indonesia juga dinilai telah meningkatkan kemudahan untuk mengakses pinjaman, dengan memperkenalkan fitur pencarian status pendaftaran dengan perluasan kriteria penyaringan untuk pencarian, termasuk pencarian status pendaftaran dengan mencantumkan nama debitur.

Dalam mengukur Doing Business 2016, Bank Dunia menggunakan sepuluh indikator sebagai dasar survei yang dilakukannya sepanjang Juni 2014 hingga Juni 2015. Kesepuluh aspek itulah yang perlu diperbaiki Indonesia untuk mencapai target 40 besar tersebut. Aspek-aspek yang harus diperbaiki itu adalah: (1) memulai usaha; (2) perizinan; (3) pendaftaran properti; (4) kelistrikan; (5) pembayaran perpajakan; (6) perdagangan lintas negara; (7) akses perkreditan; (8) perlindungan pada investor minoritas; (9) penegakan kontrak; dan (10) penyelesaian kepailitan.

Sebagai langkah cepat selanjutnya untuk melakukan perbaikan untuk mencapai target peringkat 40 kemudahan berusaha tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan deregulasi. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi, dan yang ketiga melakukan monitoring.

Mengejar target 40 besar tersebut memerlukan beberapa pekerjaan besar yang menjadi perhatian besar lebih dari sekitar 15 institusi kementerian atau lembaga (K/L)), termasuk Pemda DKI Jakarta, dan Pemda Kota Surabaya.

Franky menyebutkan, ada 19 pekerjaan rumah (PR) yang akan dilakukan antara lain yang terkait dengan  memulai usaha. Diantaranya adalah :

PR yang dikerjakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Pemda DKI dan Surabaya.

Kemudian yang terkait dengan indikator kedua, perizinan terkait pendirian bangunan, ada pada Kementerian PUPR juga Pemda DKI, dan Pemda Surabaya.

Yang ketiga mengenai pendaftaran properti. Menurut Kepala BKPM, sejauh ini PR Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Menteri Keuangan.

Yang keempat untuk pembayaran pajak, Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak dan Kepala BPJS Kesehatan.

Untuk indikator kelima akses perkreditan, lanjut Franky, Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). “Salah satu yang sudah dihasilkan Bank Indonesia dan OJK adalah adanya Biro Kredit Swasta. Ini tentunya akan memberikan kontribusi positif untuk ranking atas indikator akses perkreditan,” ungkapnya.

Yang keenam, penegakan kontrak yang terkait dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan ini langkah selanjutnya adalah sosialisasi dan monitoring.

Indikator ketujuh, mengenai penyambungan listrik merupakan  PR dari Dirut PLN beserta Menteri ESDM.

Untuk delapan, perdagangan lintas negara, menurut Franky, Presiden sudah mengarahkan supaya lebih cepat lebih sederhana proses dan lebih murah. Karena itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN mendapatkan tugas untuk yang terkait indikator perdagangan lintas negara.

Sembilan, indikator penyelesaian perkara kepailitan. Menurut Franky, ini ada di  Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap investor minoritas ini juga terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Diharapkan pada Februari akhir kita sudah masuk pada progress dari 19 catatan yang BKPM sampaikan ke kementerian/lembaga, dan juga pemerintah DKI dan Surabaya,” kata Franky. 

 

Freddy/VMN/VBN/Analyst-Vibiz Research Center
Editor: Asido Situmorang

 



 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here