Abe Tunda Kenaikan Pajak Penjualan Sampai Tahun 2019

374

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menunda kenaikan pajak penjualan Jepang hingga tahun 2019, sebuah langkah yang dapat membantu untuk sementara upaya pemerintah untuk menjinakkan beban utang terbesar di dunia.

Keputusan Abe ini bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan itu akan membuat perekonomian cukup kuat untuk menahan kenaikan pajak konsumsi. Bahkan dia telah berulang kali mengatakan bahwa hanya sengatan ekonomi pada skala runtuhnya Lehman Brothers atau gempa bumi besar yang dapat mendorong penundaan.

Abe juga bersumpah untuk memenangkan pemilu majelis tinggi, yang diharapkan dapat dilangsungkan pada bulan depan. Dia akan memberikan rincian lebih lanjut tentang keputusannya untuk menunda pajak dalam konferensi pers di 6:00 sore nanti di Tokyo, di mana ia juga dapat menguraikan rencana untuk paket stimulus ekonomi baru.

Strategi Pemilu

Kenaikan pajak penjualan menjadi 10 persen dari sebelumnya 8 persen, yang sebelumnya ditetapkan akan berlaku pada bulan April 2017, akan ditunda ke Oktober 2019. Sementara menunda kenaikan retribusi yang tidak populer dapat meningkatkan prospek Abe dalam pemilihan majelis tinggi, keputusan akan mengusir keraguan atas kemampuan pemerintah untuk mengendalikan satu set beban utang yang sangat besar.
Menunda kenaikan juga akan menghapus sumber pendanaan untuk penyediaan biaya jaminan sosial di salah satu negara yang paling cepat menua di dunia.

Oposisi Publik

Abe mewarisi rencana untuk kenaikan pajak dua-tahap dari pemerintah sebelumnya. Perekonomian Jepang jatuh ke dalam resesi ketika pajak dinaikan di 2014 di tahap pertama dari rencana. Kenaikan kedua awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2015, namun terlambat dilakukan oleh pemerintah Abe. Sebuah jajak pendapat yang diterbitkan oleh surat kabar Nikkei pada hari Senin menunjukkan bahwa hampir dua pertiga dari responden menentang kenaikan tarif pajak.

“Bagi Jepang, masalah terbesar adalah bahwa konsumsi swasta belum meningkat,” Menteri Keuangan Taro Aso, yang sebelumnya menentang penundaan, berkata pada hari Selasa lalu. Besarnya konsumsi swasta yang tidak meningkat itu 60 persen dari PDB. Untuk menghadapi keadaan ini , sekarang bukan waktu untuk menaikkan pajak penjualan lagi.”

Aso menambahkan bahwa Jepang masih harus memperbaiki keuangan dan bahwa telah ada perubahan target pemerintah untuk mencapai surplus keseimbangan utama untuk tahun fiskal yang dimulai April 2020.

Pemerintah Abe akan mengatur penyampaian usulan paket stimulus 5-10 triliun yen ($ 45- $ 90 miliar ) ke badan legislatif khusus setelah pemilihan bulan Juli mendatang.

Selasti/ VMN/VBN/ Senior Analyst-Vibiz Research Center
Editor: Asido Situmorang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here