Pemerintah Ajukan RAPBN 2017 Sebesar Rp 2.070,5 Triliun

311

Pemerintah mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2017 sebesar Rp 2.070,5 triliun atau lebih rendah dari APBN-P 2016 sebesar Rp 2.082,9 triliun.

Untuk anggaran belanja tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.070,5 triliun, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun (APBN-P 2016 Rp 1.306,6), dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760 triliun (APBN-P 2016 Rp776,253).

Sedangkan penerimaan tahun anggaran 2017 diperkirakan sebesar Rp1.737,6 triliun (APBN-P 2016 sebesar Rp 1.786,2 triliun), yang terdiri dari  penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp240,4 triliun.

“Defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB,” demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR-RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Selasa (16/8).

Tiga Kebijakan Utama RAPBN 2017

Menurut Presiden Jokowi, RAPBN tahun 2017 disusun berpedoman pada 3 (tiga) kebijakan utama. Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian. Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian.

Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran,dan penguatan desentralisasi fiskal.

Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang.

Kebijakan Strategis RAPBN 2017

Presiden Jokowi menegaskan, RAPBN tahun 2017 disusun dengan strategi kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

Strategi Penerimaan Negara

Adapun kebijakan strategis dalam RAPBN 2017 adalah penerimaan negara yang lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian.

Di sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan antara lain dengan mulai diimplementasikannya kebijakan amnesti pajak pada tahun 2016.

Pemerintah juga akan melaksanakan program penegakan hukum di bidang perpajakan.

Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.

Strategi Belanja Negara

1)Meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah, yaitu untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, serta penciptaan sawah baru.

2)Meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal;

3)Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional,serta perbaikan program Beras untuk Keluarga Sejahtera.

4)Memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.

5)Penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai, melaluiperbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel. Pemerintah akan terus melakukan verifikasi identitas penerima, menambah kelengkapan data, dan memperbaiki alamat.

6)Mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, yang berfokus pada pemberantasan peredaran narkoba, pemberantasan korupsi serta upaya melawan terorisme.  Juga akan terus membangun kekuatan pertahanan sesuai dengan postur Kekuatan Pokok Minimum 2024, dengan modernisasi alutsista yang dilakukan sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional

Doni/VMN/VBN/Analyst-Vibiz Research Center
Editor: Asido Situmorang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here