Strategi Optimis Pemerintah Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 2018 Sebesar 5,4-6,1 Persen

816

Pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4%-6,1%, mempertimbangkan peluang optimis dengan adanya potensi ekonomi, namun tetap mewaspadai risiko ketidakpastian global. Demikian hal tersebut dinyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2018 pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (06/06).

Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, pemerintah memiliki strategi melalui penguatan seluruh sumber pertumbuhan.

Untuk sumber pertumbuhan konsumsi rumah tangga dijaga untuk tumbuh 5,4%, melalui peningkatan kesempatan kerja, menjaga inflasi yang terkendali dan dukungan belanja sosial

Untuk sumber pertumbuhan investasi diproyeksikan tumbuh 8,0% dengan keberlanjutan belanja infrastruktur pemerintah dan peningkatan partisipasi BUMN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Untuk itu pemerintah juga terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan investasi di luar APBN, dan memperbaiki iklim investasi dengan melakukan penyederhanaan regulasi.

Sri Mulyani juga menyinggung peningkatan peringkat rating Indonesia menjadi invesment grade oleh Standard & Poor’s (S&P) diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan swasta dan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia. Jika investasi meningkat, maka kapasitas produksi meningkat dan lapangan kerja baru juga dapat diciptakan.

Demikian juga untuk aumber pertumbuhan lainnya seperti ekspor terus ditingkatkan, serta belanja pemerintah akan dilakukan lebih produktif dan efisien.

Menanggapi asumsi inflasi, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintah sependapat adanya potensi risiko yang perlu terus dikendalikan, melalui peningkatan kapasitas produksi serta perbaikan arus distribusi barang dan komoditas penting. Komponen yang penting diperhatikan karena yang rentan berfluktuasi dan memicu inflasi adalah bahan pangan melalui strategi pengendalian harga yang dilakukan dari sisi produsen, distribusi, hingga ke konsumen. Pemerintah akan berupaya keras dalam memperkuat sisi penawaran dengan dukungan kebijakan peningkatan produksi pangan.

Terkait nilai tukar, Sri Mulyani juga setuju untuk menjaga nilai tukar dengan memperkuat kerja sama internasional untuk menjaga kepercayaan terhadap rupiah.

Sedangkan untuk mendorong produksi lifting minyak dan gas, pemerintah menyiapkan skema Kontrak Bagi Hasil Migas yang lebih efisien dan menguntungkan, baik untuk Pemerintah maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Setelah sukses dengan amnesti pajak, bahkan Sri Mulyani menyebutkan sebagai salah satu yang terbaik di dunia, rasio perpajakan tahun 2018 diharapkan dapat mencapai 11%-12%, yang akan ditopang dengan langkah reformasi perpajakan secara berkelanjutan.

Doni/VMN/VBN/Analyst-Vibiz Research Center 
Editor: Asido Situmorang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here