Menkeu: Peluang Indonesia Terbebas Dari Middle Income Trap Country

361

(Vibiznews – Economy) – Pada acara Dies Natalis dan Wisuda Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor Universitas Indonesia di Depok, pada hari Sabtu (03/02), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan orasi ilmiah tentang peluang Indonesia untuk dapat terbebas dari perangkap negara pendapatan menengah (middle income trap country) dan menjadi negara maju berpenghasilan tinggi.

Beliau  menungkapkan bahwa dalam sejarah ekonomi dunia, menurut Bank Dunia hanya 13 dari 101 negara yang berhasil keluar dari perangkap pendapatan menengah dan menjadi negara maju berpenghasilan tinggi. Lebih lanjut, penelitian Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa jangka waktu perangkap negara berpendapatan menengah adalah 42 tahun, dimana cirinya yaitu tingkat investasi rendah, pertumbuhan sektor manufaktur rendah, diversifikasi industri terbatas dan kondisi pasar tenaga kerja yang buruk.

“Sejak tahun 1985 Indonesia telah masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah. Artinya untuk terbebas dari middle income trap Indonesia hanya memiliki waktu hingga 2027, yakni untuk mencapai pendapatan per kapita diatas USD 12.476,” terang Menkeu. Sementara saat ini berdasarkan data BPS per hari ini pendapatan per kapita Indonesia adalah USD 3876,8

Untuk mencapai hal tersebut, pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia harus mencapai rata-rata 5,42% per tahun. Sejak krisis ekonomi 1998, pertumbuhan per kapita Indonesia belum mencapai setinggi 5,42%. Jika pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata Indonesia hanya 3,5% per tahun, maka Indonesia diperkirakan akan keluar dari perangkap pendapatan menengah pada tahun 2035. Itu sebabnya menurut beliau ada empat (4) faktor yang memberikan peluang bagi Indonesia agar segera keluar dari perangkap pendapatan menengah.

Pertama dari sisi manusia yaitu bonus demografi (demographic dividen). Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, populasi angkatan kerja diperkirakan akan bertambah sebesar 14,8 juta orang. Jumlahnya akan mencapai 189 juta orang pada tahun 2020. “Manusia adalah aset utama sebuah bangsa. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang berpendidikan dan mahir teknologi informasi merupakan aset potensial untuk memacupeningkatan produktivitas,” jelas Menkeu.

Kedua adalah urbanisasi. Pertumbuhan populasi perkotaan Indonesia termasuk yang tercepat di dunia, yaitu 4% per tahun. Diperkirakan sebanyak 68% (perkiraan Bank Dunia) atau 60% (perkiraan BPS) penduduk Indonesia akan menghuni wilayah perkotaan pada tahun 2025. Pertumbuhan pernduduk yang tinggi ini akan meningkatkan permintaan akan perumahan (housing), konsumsi, serta mendorong peningkatan investasi dan produktivitas. Sehingga diperlukan infrastruktur perkotaan yang tepat, efektif, dan efisien untuk mengakomodasi urbanisasi ini.

Ketiga adalah harga komoditi global yang melemah yang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memacu diversifikasi ekonomi. Harga komoditi yang tinggi pada beberapa dasawarsa lalu mengakibatkan nilai ekspor komoditi mencapai 65% dari total ekspor sehingga nilai ekspor komoditi berada di atas nilai ekspor industri pengolahan. Dengan kebijakan yang tepat, terutama dalam mengatasi kendala investasi di sektor industri pengolahan, anjloknya harga komoditi merupakan seuatu berkah tersembunyi.

Keempat adalah perubahan (rebalancing) ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mendorong kenaikan upah buruh di RRT, yang menciptakan peluang berkembangnya investasi pada sektor ekspor padat karya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja serta kebijakan meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan sekolah kejuruan maupun lulusan universitas.

 

Sumber : Kementerian Keuangan

Belinda Kosasih/Coordinating Partner of Banking Business
Editor : Asido Situmorang

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here