Komitmen Pemerintah Melakukan Penertiban Impor di Selat Malaka Dan Sekitarnya

371

(Vibiznews – Economy & Business) – Untuk mengamankan penerimaan negara maka Pemerintah menganggap penting untuk melakukan kerjasama kolaborasi seluruh institusi seperti TNI, Polisi, KPK, Kejaksaan serta Kementerian Keuangan, Perhubungan untuk melakukan penertiban impor di Selat Malaka, dan sekitarnya.

Untuk itu, maka Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, bersama Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jaksa Agung M Prasetyo, Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua KPK mengadakan Konferensi pers Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera serta Ekspos Hasil Penindakan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Menkeu mengungkapkan kerjasama kolaborasi seluruh institusi ini dinilai berhasil dalam melakukan pengamanan penerimaan negara.

“Dengan adanya sinergi ini, mampu meningkatkan kepatuhan para importir. Tax based meningkat sebesar 62%, penurunan entitas importir berisiko tinggi sebesar 46%, dan peningkatan jumlah akumulasi Bea Masuk dan Pajak,” demikian penjelasan Menkeu di atas kapal sitaan hasil tangkapan penyelundupan 1500 KL Crude Oil, Selasa (15/01), seperti yang dilansir dari Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan itu, Menkeu menerangkan bahwa program penertiban impor di Selat Malaka, Pesisir Timur, dan Batam ini sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kapolri menyatakan wilayah ini adalah wilayah yang rawan penyelundupan karena berdekatan dengan negara tetangga, seperti Singapura.

Selain itu, Menkeu pun menunjukkan hasil penindakan Bea dan Cukai wilayah Batam dan Kepulauan Riau antara lain minuman keras total 23 ribu botol, pakaian, tas, sepatu bekas, dan beberapa barang lain. Sedangkan di wilayah pesisir timur Sumatera melakukan penindakan terhadap 1 mobil Ferrari di Palembang. Dalam hal ini,  kerugian negara yang berhasil diselamatkan atas penindakan di wilayah Batam dan Kepri mencapai Rp 64 miliar dan di Palembang mencapai Rp25,7 miliar.

Kehadiran para Menteri bersama Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua KPK dalam kesempatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menyukseskan Penertiban Impor, Cukai dan Ekspor Ilegal di Selat Malaka, Pesisir Timur Sumatera dan Batam guna menjawab tantangan masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal dapat diberantas, mengoptimalkan penerimaan negara, menciptakan praktik perdagangan yang sehat, bersih dan adil, serta melindungi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

 

 

Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting Group

Editor : Asido Situmorang

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here