Ada 3 Poin Pertimbangan Sebelum Investasi Asset Kripto

210

(Vibiznews – Economy & Business) – Uang kripto terus naik daun. Banyak orang ikut bertransaksi di mata uang digital ini. Fenomena ini tidak lepas dari pandemi Covid-19 yang memaksa banyak orang mengurangi aktivitas di luar rumah dan lebih banyak menggunakan internet.

Selain itu, semakin banyak orang yang kemudian tertarik ikut karena melihat keuntungan yang diperoleh temannya atau mendengar kabar mengenai keuntungan trading atau investasi yang dilakukan orang lain. Sehingga banyak orang berbondong-bondong melakukan trading dan investasi, di mata uang kripto ini.

Apa itu uang kripto?

Menurut Wikipedia, mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi yang kuat, untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset.

Jadi, ini adalah aset digital yang tidak ada fisiknya dan hanya ada di dunia maya. Aset ini juga difungsikan sebagai media pertukaran yang artinya digunakan sebagai alat pertukaran barang dan jasa atau dengan mata uang lainnya.

Sistem transaksinya peer to peer, atau transaksi dilakukan satu orang ke orang lain secara online dan langsung. Pertukaran menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol jumlah yang diciptakan serta proses verifikasi transaksinya. Pengguna tidak dapat mengetahui transaksi dilakukan oleh siapa dan untuk apa.

Beberapa kelebihan mata uang digital ini adalah sifatnya yang global sehingga sebuah mata uang kripto akan sama di tiap negara. Pengguna dapat melakukan transaksi atau pertukaran secara bebas antarnegara tanpa terpengaruh kurs antarnegara.

Namun jika anda tidak memahami apa itu uang kripto sebaiknya jangan lakukan investasi dalam instrumen investasi tersebut. Uang kripto masuk dalam kategori investasi berisiko tinggi karena ada risiko cryptocurrency yang dipakai untuk transaksi kejahatan, seperti transaksi obat-obatan terlarang, prostitusi dan terorisme. Metode kriptografi membuat transaksi terenkripsi sehingga transaksi tidak dapat dilacak pihak lain, termasuk pemerintah.

Perlu kita ketahui dalam siaran pers tanggal 5 Mei 2021 Satgas Waspada Investasi mengingatkan masyarakat berhati-hati saat berinvestasi di cryptocurrency. Karena dalam operasionalnya mencegah kerugian masyarakat hingga April, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 86 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat, diantaranya satgas menemukan tiga investasi cryptocurrency tanpa izin.

Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk semakin waspada terhadap penawaran dari entitas fintech lending dan investasi ilegal yang memanfaatkan momentum menjelang Lebaran.

“Fintech lending dan penawaran investasi ilegal ini masih tetap muncul di masyarakat. Menjelang Lebaran dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menjadi korban,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing. Tongam mengatakan, pihaknya selalu berusaha mengingatkan masyarakat bahwa sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi harus memahami legalitas atau izin dari perusahaan itu dan melihat logika dari penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan nilai yang wajar.

Menindak-lanjuti hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa masyarakat harus memahami risiko dari perdagangan aset kripto yang underlying ekonominya masih tidak jelas.

Dalam rilis hari ini, Selasa (11/5), OJK menyebut ada tiga poin yang harus menjadi pertimbangan masyarakat dalam melakukan investasi pada aset digital kripto.

Poin pertama disebutkan bahwa aset kripto saat ini bukan merupakan jenis komoditi dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah. OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pembayaran, dan hasilnya menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Poin kedua disebutkan juga bahwa aset kripto adalah komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun. Sehingga masyarakat harus memahami dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi aset kripto.

Poin ketiga menyebutkan bahwa OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan pada aset kripto, melainkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bappebti telah mengeluarkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan dan pedagang aset kripto yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan transaksi aset kripto.

 

Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
Editor : Asido Situmorang

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here