Belanja APBN 2022 Fokus Pada Program Prioritas, Antisipatif dan Desentralisasi Fiskal

240
Sumber: Kemenkeu

(Vibiznews – Economy & Business) – Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR untuk menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/09). APBN 2022 tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan ekonomi, melanjutkan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.

“Pemerintah menyadari peranan APBN yang antisipatif dan fleksibel dalam merespon kebutuhan intervensi penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan dukungan kepada dunia usaha, menjadi faktor yang sangat menentukan,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat mewakili Presiden menyampaikan pendapat akhir pemerintah dalam rapat paripurna tersebut.

Menkeu melanjutkan, upaya pemulihan terus dilakukan sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,2%. Dalam menstimulasi perekonomian dan target pembangunan, postur APBN 2022 meliputi pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.846,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.714,2 triliun, sehingga defisit Rp868 triliun atau 4,85% PDB.

Belanja Negara sebesar Rp2.714,2 triliun tersebut, dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.944,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769,6 triliun. Belanja difokuskan pada program prioritas, efisiensi, berbasis hasil, antisipatif, dan penguatan desentralisasi fiskal.

“Untuk belanja negara, kita melihat bahwa fungsi dan peranan untuk terus melindungi masyarakat melalui APBN sangat menonjol,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seusai menghadiri Sidang Paripurna DPR tersebut.

Di bidang kesehatan, belanja negara diarahkan untuk melanjutkan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi dan juga reformasi sektor kesehatan. Bidang perlindungan sosial, disamping memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dunia usaha, pemerintah akan terus melakukan perbaikan sistemnya. Bidang pendidikan, belanja juga diarahkan untuk mendorong reformasi guna meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

“Jadi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial adalah tiga hal yang langsung berhubungan dengan kualitas SDM,” jelas Menkeu.

Selain tiga bidang yang berhubungan dengan SDM, APBN 2022 akan terus mendorong bidang yang lain. Seperti bidang infrastruktur yang diutamakan adalah infrastruktur pelayanan dasar sehingga masyarakat semakin produktif dan menghasilkan konektivitas yang semakin baik melalui pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kemudian ketahanan pangan yang di tahun sebelumnya juga menjadi prioritas, diprioritaskan kembali di tahun 2022 selain sektor pariwisata. Bidang pertahanan keamanan juga ditingkatkan dalam belanja 2022 untuk meningkatkan stabilitas nasional dan memberikan kepastian ekonomi serta keamanan negara.

Terakhir, TKDD diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

“Ini untuk mendukung agar pemerintah daerah bisa terus menjalankan tugas melayani masyarakat dan memperbaiki kesejahteraan,” pungkas Menkeu.

Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
Editor : Asido Situmorang

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here