Outlook Ekonomi Serta Arah Kebijakan APBN 2023

517
Outlook Ekonomi

(Vibiznews-Kolom) Krisis kesehatan dengan efek domino pada aspek vital kehidupan.Virus menyebar dengan cepat, terjadi lonjakan kasus penularan, dan mengakibatkan korban jiwa. Mengurangi penularan berakibat pada berhentinya interaksi sosial. Bersekolah, beribadah, bekerja dari rumah. Pemerintah menerapkan PSBB dan PPKM. Aktivitas dan kinerja ekonomi menurun tajam: konsumsi terganggu, investasi terhambat, eksporimpor terkontraksi. Sektor keuangan juga terdampak karena penurunan kinerja sektor riil; NPL, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan. Pemerintah harus merespon cepat, diperlukan APBN yang fleksibel dan menjadi bantalan pertama menghadapi guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Konsumsi Pemerintah menjadi satusatunya komponen PDB yang tumbuh positif pada tahun 2020, menjadi shock absorber bagi pertumbuhan ekonomi.

Pandemi Covid-19 memberi pembelajaran yang berharga dan momentum untuk reformasi struktural penguatan fondasi. Mencari keseimbangan yang tepat antara gerak ekonomi dan kesehatan. Pemerintah telah melakukan berbagai program seperti PSBB, PPKM, vaksinasi, Perlinsos, dan Program pemulihan ekonomi. Saat ini Indonesia perlu menyiapkan adaptasi kebiasaan baru, dan hidup dengan endemi.

Komunikasi yang transparan di antara stakeholders menjadi kunci dalam percepatan penanganan pandemi, perlu adanya political communication dan public communication sehingga menghasilkan transparansi kepada publik yang membangun kepercayaan masyarakat. Menyadarkan kita semua gotong royong (burden sharing) serta bauran kebijakan menjadi kekuatan. Sinergi kebijakan moneter, fiskal, sektor keuangan dan sektor riil dibutuhkan agar mampu bertahan sekaligus percepatan recovery sosial ekonomi. Pandemi merupakan momentum untuk melakukan reformasi. Digitalisasi dan pengembangan database untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan baik. Reformasi fundamental telah dimulai, seperti UU Cipta Kerja untuk meningkatkan produktivitas.

Harga komoditas global cenderung volatil & beberapa masih tinggi. Pelemahan demand mulai memengaruhi khususnya di kelompok harga energi, di sisi lain beberapa komoditas pangan mulai menunjukkan tendensi kenaikan kembali.

Tren harga gas alam menurun sejak perang meski awal November ini mulai naik kembali, harga minyak bumi kini menurun, sementara batubara masih relatif tinggi. Harga kedelai kembali naik a.l. karena cuaca dan geopolitik; harga CPO sedikit kembali mengalami kenaikan; sedangkan harga gandum & jagung menurun.

Tekanan inflasi di banyak negara maju masih tinggi. Mendorong kenaikan suku bunga di banyak negara serta berpotensi meningkatkan cost of fund dan lebih ketatnya likuiditas global. Sebagian negara-negara G20 sudah menaikkan suku bunga acuan seperti Inggris naik 275 bps sejak tahun 2022 dan kenaikan suku bunga diperkirakan masih berlanjut. Amerika serikat naik 375 bps sejak tahun 2022, FFR kembali naik 75 bps pada FOMC November 2022 dan akhir tahun bisa mencapai 4,5%. Eropa naik 375 bps sejak tahun 2022 dan Tren kenaikan suku bunga masih berlanjut. Brazil naik 450 bps sejak tahun 2022. Meksiko naik 450 bps sejak tahun 2022. India naik 190 bps sejak tahun 2022. Namun Tiongkok masih belum menaikkan suku bunga, malahan suku bunga telah turun 3 kali (total 20 bps) sejak 2021. Demikian juga dengan Jepang masih belum menaikkan suku bunga.

Indonesia sendiri telah menaikkan suku bunga sebesar 175 bps sejak tahun 2022 dan BI kembali menaikkan suku bunga 50 bps menjadi 5,25% pada November 2022. Inflasi Indonesia dibandingkan negara-negara lain, kenaikan inflasi Indonesia terhitung masih moderat. APBN masih menjadi jangkar terjaganya kenaikan inflasi.

Sumber Pertumbuhan Baru

Dibutuhkan penciptaan sumber pertumbuhan baru pasca pandemi. Implementasi agenda reformasi struktural sebagai katalis pertumbuhan ekonomi.

Key emerging trends pertama adalah bagaimana ada pola hidup new normal dengan kesadaran pola hidup sehat serta lonjakan aplikasi teknologi digital menciptakan kebutuhan akan jasa kesehatan, farmasi dan alkes, ekonomi digital.

Kedua adanya peta perdagangan dan investasi baru melalui diversifikasi supply chain. Inisiasi regional supply chain. Indonesia dalam strategic global supply chain. Fragmentasi globalisasi Industri mesin, elektronik, alat komunikasi, kimia, hilirisasi mineral

Ketiga adanya kesadaran ekonomi hijau hasil dari kebijakan progresif Net Zero Emission. Permintaan produk, investasi ramah lingkungan dan nilai ekonomi karbon, teknologi energi terbarukan.

Keempat pentingnya ketahanan energi dan pangan karena positioning eskalasi geopolitik lalu fragmentasi dari globalisasi dalam transisi energi dan pengembangan EBT serta industri dan distribusi pertanian.

Pemanfaatan peluang emerging trends dan reformasi struktural untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui beberapa gerakan. Penggunaan produksi dalam negeri, hilirisasi industri SDA bernilai tambah tinggi, pembangunan EBT dan transisi ekonomi hijau, pemanfaatan ekonomi digital dan reformasi sektor keuangan (pengembangan, pendalaman, inklusifitas).

Strategi Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia

 

Tantangan pengembangan ekosistem digital di Indonesia adalah sangat diperlukannya peningkatan perlindungan konsumen (a.l: perlindungan data, keamanan siber). Keseimbangan antara inovasi dan regulasi untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif. Literasi keuangan dan literasi digital Infrastruktur.

Dukungan pengembangan ekosistem digital di Indonesia dilakukan dengan mendorong kebijakan dan regulasi yang mendukung inovasi, dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen. Menyediakan dukungan fiskal, seperti insentif perpajakan dan dukungan pembiayaan bagi UMKM. Membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur keuangan yang kuat, kokoh, dan terintegrasi. Meningkatkan dan menegakkan perlindungan konsumen, termasuk perlindungan data dan keamanan siber. Mendorong edukasi keuangan melalui kurikulum sekolah, pelatihan, kampanye, dan lainnya. Memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai program Pemerintah dan layanan publik.

Energy Transition Mechanism (ETM) Fund

Sebuah mekanisme yang terkoordinasi dan terintegrasi yang menggabungkan fasilitas de-risking yang diperlukan dengan pembiayaan yang dibutuhkan. ETM adalah Mekanisme pembiayaan yang melibatkan sektor publik dan swasta, bagi pemegang IUPTL untuk mempercepat pertumbuhan penggunaan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan dengan mempersingkat masa operasi pembangkit listrik fosil.

Tujuannya adalah terjadinya pencapaian bauran energi yang optimal sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional. Pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mencapai NDC dan NZE di sektor kelistrikan Indonesia. Mempercepat investasi pembangkit listrik energi terbarukan. Memperpendek umur ekonomis proyek PLTU.

Asian Development Bank mengatakan mekanisme pembiayaan campuran yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan energi terbarukan secara signifikan dengan menghentikan sebagian besar aset energi listrik yang intensif menghasilkan emisi karbon yang ada di suatu negara. Dengan tantangan perlunya efisiensi dalam penggunaan kapasitas fiskal yang tebatas. Transisi energi yang adil, termasuk untuk pekerja dan masyarakat yang terkena dampak. Terjangkau oleh kapasitas fiscal dan konsumen listrik.

Pada tanggal 26 Oktober, Climate Investment Fund Trust Fund Committee memberikan dukungan pinjaman lunak sebesar U$500 juta yang memobilisasi pembiayaan lebih dari U$4 miliar, termasuk dari ADB dan Bank Dunia. Selain itu, pendanaan berbiaya rendah dengan jangka panjang lebih dari U$ 2 milliar dari ADB, AFD, KfW dan World Bank telah diprogramkan untuk mendukung aksi kebijakan dan regulasi.

Pada acara peluncuran ETM Country Platform tanggal 14 November 2022 di Bali, PT SMI telah melakukan penandatanganan MoU dengan 16 international partners, diantaranya: 1. Asian Development Bank 2. Islamic Development Bank 3. World Bank 4. Japan Bank for International Cooperation 5. Standard Chartered Bank 6. HSBC 7. United States Agency for International Development 8. UK FCDO Mentari Program 9. Bloomberg Philanthropies & ClimateWorks Foundation’s Global Energy Transition Initiative 10. Global Energy Alliance for People and Planet 11. Global Green Growth Institute 12. United Nations Development Programme 13. Rocky Mountain Institute 14. Climate Policy Initiative 15. Climate Bonds Initiative 16. Indonesia Investment Authority (INA).

Kebijakan Hilirisasi Industri Minerba

Indonesia melaksanakan kebijakan hilirisasi industri minerba karena akan mendorong industri domestik, menambah lapangan kerja dan meningkatkan penerimaan negara.

Pemerintah mengeluarkan Undang undang nomor 3/2020 Minerba: tentang kewajiban pengusaha pertambangan melakukan pengolahan dan pemurnan komoditas tambang logam di dalam negeri. Pengaturan Sektor: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan Perdagangan: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Pengaturan Fiskal: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KM.4/2022 tentang Penetapan Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor berdasarkan Permendag Nomor 12 Tahun 2022.

Dampak hilirisasi Nikel meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, penerimaan pajak yang meningkat mencapai 3,8 triliun rupiah. Meningkatnya program pengembangan masyarakat. Meningkatknya investasi asing pada smelter industri logam Nikel 814 juta dolar Amerika.